Program Strategis BPN RI : Menyarahkan Sertifikat Tanah

Oleh : Redaksi  |  Reply

Palembang, ReAL Post – Menteri Koordinator Bidang Perkenomian Ir M Hatta Rajassa dan kepala Badan Pertanahan Nasional RI Hendraman SuPandji serta Gubernur Sumsel H Alex Noerdin melakukan penyerahan sertifikat hak atas tanah sebanyak 103.171 secara simbolis untuk warga Sumbagsel yang meliputi, Sumsel, Jambi, bengkulu, Babel dan Lampung di Plaza Benteng Kuto Besak (BKB) Senin (01/07).

Pembagian sertifikat ini merupakan program strategis dari BPN RI tahun 2013, Dalam acara yang juga dihadiri Walikota/Bupati se-Sumsel, Kakanwil BPN se-Sumsel serta warga yang menerima sertifikat. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penekanan sirene oleh Menteri Perekonomian, Gubernur Sumsel dan Kepala BPN RI sebagai tanda diresmikannya program strategis BPN 2013 tersebut.

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Hendraman Supandji dalam kata sambutanya mengatakan, Penyerahan sertifikat hari ini yang dilakukan pihaknya merupakan salah satu program strategis dari BPN RI, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 undang-undang 1945, dimana BPN mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mewujudakan tanah yang ditujukan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, Serta berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2004 dan RKP tahun 2012 untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

“Dari 85,8 juta bidang tanah yang ada di Indonesia 52 persennya telah berhasil disertifikatkan, untuk Sumbagsel yang juga meliputi, Sumsel, Jambi, bengkulu, Babel dan Lampung, pada tahun 2013 ini pensertifikatkan tanah ditargetkan mencapai 212.725 bidang. Pada tahap awal ini telah terselesaikan 103.171 bidang atau telah tercapai 48,50 persen dari target yang ditetapkan yang terdiri dari bidang Prona 83.929 bidang, nelayan 965 bidang, pertanian 2.580 bidang, UKM 2.110 bidang, Menpera 30 bidang,dan untuk retribusi tanah ke petani sebanyak 12.734 bidang serta transmigrasi 823 bidang. Dan program ini telah melampauin target yang ditetapkan dalam intruksi Kepala Badan Pertanahan Nasional nomer : 1 tahun 2013 tentang percepatan pelaksanaan program strategi BPN RI tahun 2013 yaitu 40 persen pada akhir Juni pada tahun 2013,” katanya Senin (01/07)

Ditambahkanya, Untuk kasus pertanahan yang terjadi seringkali berhubungan dengan pluraliseme hukum seperti hukum perdata, hukum adat, dan hukum pertanahan nasional, kerumitan kasus pertanahan melibatkan banyak pihak antara lain perseorangan, badan hukum, masyarakat dan hukum adat. BPN saat ini dalam keterbatasan kewewenanagan dan peraturan perundangan undangan yang ada belum dapat menyelesaikan sengketa dan konflik yang ada, Namun dengan bekerja keras pada tahun 2012 berhasil diselesaikan 4.291 kasus atau capaian 59,63 persen hingga pada tahun 2013 ini tersisa 2.905 kasus di seluruh Indonesia, untuk tahun ini BPN telah membuat team untuk menyelesaikan kasus kasus yang rumit ,konfleks yang sangat membutuhkan kesabaran dalam penyelesaiannya di samping penyelesaian progres program ditiap tiap kanwil agar jumlah sengketa dan konflik menjadi berkurang.

“Saat ini Pemerintah dan BPN tengah mempersiapkan undang-undang pertanahan, dengan diberlakukan undang-undang pertanahan nantinya dapat menjadi solusi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu BPN RI sedang melakukan reorganisasi kelembagaan dengan membentuk deputi bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,” tendasnya

Lanjutnya, Dengan dibentuknya deputi bidang pertanahan diharapkan pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan lebih baik dengan mengedepankan prinsip kemanusian, demokratis dan adil. Dengan itu pengadaan tanah tidak menimbulkan sengketa dan permasalahan baru yang dapat menganggu pembangunan itu sendiri.

“Selain itu, Program registribusi tanah ini juga dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang tidak memiliki tanah, pada tahun 2013 ini ditargetkan 100.755 bidang tanah yang akan distribusikan. Sedangkan untuk Program penertiban lahan terlantar BPN RI telah mengeluarkan 30 Surat keputusan (SK) mengenai tanah terlantar namun sebagian masih di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Nah jika tanah terlantar ini tidak ada permasalahan lagi maka akan dipergunakan untuk masyarakat dan negara melalui reformasi Agraria. Sedangkan untuk program Larasita yang merupakan program jemput bola dimana petugas BPN RI datang kedesa-desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik sertifikat tanah, penyuluhan hukum pertanahan serta menambahakan program program BPN lainya,” Jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perkenomian Ir M Hatta Rajasa mengatakan bahwa Program strategis BPN tahun 2013 untuk wilayah Sumbagsel telah berhasil merampungkan 100 ribu lebih sertifakat sedangkan khusus untuk Sumatera Selatan sebanyak 36.000 sertifikat.

“Ini bukanlah pekerjaan ringan karena dalam melakukan pembuatan sertifikat itu tentunya banyak persoalan dilapangan yang pastinya dihadapi, Maka untuk itu kita mengapresiasi BPN dan jajaran yang telah bekerja keras,”tendasnya

Disebutkanya, tanah memiliki arti instrumen yaitu keadilan dan kesejateraan, maka negara harus dapat memberikan keadilan kepada lahan masyarakat dimana masyarakat dapat mampu meningkatkan kesejahteraannya, selain itu tanah juga memiliki arti harga diri dan martabat bagi mereka yang memiliki.

“Kepastian dan keadilan itulah yang merupakan kunci suksesnya pembangunan infranstruktur, dimana tanah dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan undang-undang pertanahan yang baru pada 2014 mendatang nantinya diharapkan proses penyelesailan dan ganti rugi oleh BPN dapat memiliki rasa kaadilan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat dan negara,”jelasnya.

Untuk itu, dalam program ini tentunya perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, pusat dan BPN dengan bersama bekerja keras untuk menuntaskan program ini yang tentunya juga untuk mensejahterkan masyarakat. Orang akan miskin secara struktural jika tidak ada lahan dan tempat tinggal maka dengan itu bila jika tidak ditangulangi makan kedepannya akan menjadi boom waktu.

“Dalam Reformasi agraria harus memberikan akses kepada masyarakat untuk diberikan kepada perekonomian masyarakat, dari itu kita bisa mensejaterakan masyarakat jika aspek keadilan kita tegakan,”tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel, Alex Noerdin mengatakan bahwa dirinya atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan penghormatan yang tertinggi kepada BPN pusat dan BPN kabupaten/ kota yang telah melakukan pembagian sertifikat hak atas lahan kepada masyarakat dan ini merupakan bukti bahwa sertifikasi di Sumsel baik.

“Sertifikat ini akan diukur melalui proses yang panjang, ini salah satu usaha yang signifikan dan memang action yang ditunggu-tunggu, segala sesuatunya memerlukan biaya yang sangat besar dan nanti atas dasar permintaan Bapak Hatta Rajasa untuk keperluan yang dibutuhkan bagi rakyat yang tidak mampu maka akan kita jamin,” tutupnya.

Editor : Iir Sugiarto

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan